Selasa, 11 Juni 2013

Kasus Pencucian Uang Import Daging Sapi

Pemberantasan Korupsi menunda eksekusi penyitaan 6 mobil terkait dugaan kasus suap impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera hari ini, Senin (13/05/2013) karena kekurangan tim penyidik.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan akibat keterbatasan tim penyidik, KPK membatalkan penyitaan 6 mobil yang saat ini sudah disegel tersebut. Menurutnya, proses penyitaan akan dijadwal ulang kembali. 
Adapun keenam mobil yang saat ini telah disegel KPK dan masih berada di kantor DPP PKS yakni Volkswagen Carravelle dengan nomor polisi B 948 FRS yang dimiliki atas nama Ali Imron yaitu ajudan Luthfi, Mazda CX9 nomor polisi B 2 MDF atas nama Luthfi dan Toyota Fortuner B 544 FRS atas nama orang dekat Lutfhi yaitu Ahmad Zaky, serta dua mobil yang belum diverifikasi nomor polisinya yaitu Nissan Navara, Pajero Sport dan Mitshubisi Grandis.
Dalam kasus suap impor sapi, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yaitu Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dan direktur utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Fathanah bersama Lutfi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.
Keduanya juga dikenakan disangkakan melakukan pencucian uang dengan sangkaan melanggar pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara Elizabeth, Juard dan Arya Effendi diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.
Juard dan Arya ditangkap KPK pasca menyerahkan uang senilai Rp1 miliar kepada Fathanah, KPK sudah menyita uang tersebut yang merupakan bagian nilai suap yang seluruhnya diduga mencapai Rp40 miliar 
dengan perhitungan “commitment fee” per kilogram daging adalah Rp5.000 dengan PT Indoguna meminta kuota impor hingga 8.000 ton.
Mentan Suswono, Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Maria Elisabeth Liman pernah bertemu pada 11 Januari di Hotel Aryaduta Medan untuk membahas kuota impor daging sapi.

Minggu, 09 Juni 2013

Twitter SBY dan dampaknya

Setiap segala hal yang baru menuntut suatu pengorbanan pada hal yang lama. Twitter yang secara normatif adalah hal yang baru bagi kalangan istana akan meminta korban, minimal korban waktu. Sebagai presiden RI waktu presiden sangat amat berharga dari pada menangani hal-hal kecil yang semestinya bisa dialihtugaskan kepada pembantu-pembantunya.

Bukan bermaksud negatif. Tapi kesan SBY ingin membangun citra melalui twitter tidak dapat dipungkiri. Karena parapunggawanya di partai demokrat sendiri membuat citra SBY yang semakin turun, dan meski punggawanya mencoba membangun citra positif SBY tapi tetap efeknya tidak bisa mengubah citra di masyarakat yang semakin rendah, oleh karena itu SBY turun gunung membangun citranya kembali melalui twitter. Punggawa-punggawanya yang asal omong dan terbukti korupsi adalah sumber investasi negatif bagi partai Demokrat. Tapi citra SBY yang makin turun lebih diakibatkan oleh perbuatannya sendiri.

Efek kesibukan SBY bertwitter terlihat pada proses pergantian Menkeu, Agus Martowardoyo yang diganti oleh Hatta Rajassa. Padahal Hatta Rajasa telah menjabat koordinator Ekonomi yang tanggung jawabnya tidak bisa dibilang sederhana. Sepertinya SBY tidak serius dalam mempersiapkan pengganti menkeu sebelumnya yang telah ditunjuk oleh DPR sebagai Gubernur BI.

Lagi-lagi di sini mempertontonkan ketidak konsistenan SBY agar menterinya fokus pada tugasnya, malah presidennya sendiri menambah tugas menteri yang sebelumnya bukan wewenang menteri yang bersangkutan. Penunjukkan Hatta Rajasa sebagai Menkeu menggantikan Agus Martowardoyo adalah cara instan SBY menyelesaikan masalah kabinetnya.

Semua masalah yang menuntut keseriusan bagi istana, semenjak SBY sibuk dengan twitternya menjadi terabaikan dan bertindak tanpa perhitungan yang matang. Rangkap jabatan yang sudah dihalalkan SBY menjadi jalan keluar yang praktis untuk menyelesaikan masalah kekosongan kabinetnya.

Nuansa politis tentu mudah dianalisis agar sama-sama menguntungkan antara demokrat dan PAN pada 2014 kelak.Inilah dampak negatif dari twitteran SB

Positifnya
Berbeda dengan SMS, email atau surat, publik bisa menyampaikan langsung uneg-uneg dan konfirmasi kepada SBY. Ini berarti kita tidak perlu bertanya-tanya apakah kritik dan pertanyaan kita sampai atau tidak ke SBY.

Nilai positif yang ketiga, dari sisi kenegaraan, SBY seharusnya bisa memanfaatkan media ini sebagai bahan awal untuk mengetahui keinginan publik.

Nilai positif yang kedua, dari sisi politik, SBY juga bisa mengurangi distorsi informasi tentang Demokrat. 

Jumat, 07 Juni 2013

Ketidak pastian BBM bersubsidi

                                       


Keoptimisan pemerintah menjaga anggaran ternyata tidak  meredakan keluhan kalangan masyarakat maupun  pengusaha yang terlanjur menanggung beban kenaikan harga barang-barang menyusul kabar kenaikan harga BBM per 1 juli kemarin. Meski harga BBM batal naik, namun harga-harga di pasar tidak kunjung turun. Kalangan pengusaha mengaku dirugikan dengan ketidakpastian harga BBM bersubsidi. Seperti dikeluhkan Sudirman, ketua organisasi pengusaha angkutan darat organda DKI Jakarta.
Menyusul krisis di selat Hormuz, Iran, pemerintah Indonesia meyakini harga minyak mentah dalam negeri atau Indonesian Crude Price (ICP) masih akan mengalami tekanan dari harga minyak mentah dunia hingga pertengahan Juni mendatang. Oleh karena itu, harga bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi juga ikut berpeluang mengalami kenaikan. Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan apakah opsi menaikkan harga BBM bersubsidi  itu akan diambil atau tidak.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah  tidak akan serta merta menaikan harga BBM bersubsidi jika ICP sudah menyentuh level 15%  di atas patokan harga minyak dunia dalam kurun waktu 6 bulan, sebagaimana disyaratkan UU APBN Perubahan  yang disahkan paripurna DPR pekan lalu. Menurutnya, pasal 7 ayat 6A UU APBNP yang pengesahannya memicu perdebatan sengit dan dramatis di DPR Sabtu lalu (31/3) hanya memberi pemerintah kewenangan untuk melakukan koreksi atas harga BBM bersubsidi, bukan mewajibkan. Hatta menegaskan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan opsi terakhir yang akan dipertimbangkan pemerintah untuk menyelamatkan keuangan negara dan perekonomian nasional. 
Hatta menambahkan, pemberian kewenangan untuk mengoreksi harga BBM yang dimandatkan pasal 7 ayat 6a UU APBN-P itu menjadi katup pengaman yang amat diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan APBN dan perekonomian Indonesia dari risiko gejolak ekonomi dunia, terutama jika harga minyak dunia terus melonjak secara signifikan di masa depan. Dalam UU sebelumnya, pemerintah diharamkan sama sekali untuk melakukan perubahan alias menaikan harga BBM.
Meski demikian, jadi atau tidak jadi harga BBM bersubsidi naik, pemerintah mengaku sudah mengantisipasi dalam struktur APBN Perubahan 2012. Jika BBM dinaikan, pemerintah mengaku sudah memiliki bantalan untuk mengatasi gejolak di dalam negeri melalui program kompensasi senilai Rp.30.6 triyun.
Pemerintah juga sudah mengantisipasi kemungkinan tidak adanya kenaikan harga BBM dengan mengalokasikan sejumlah dana cadangan untuk berbagai sektor.  Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo, mengatakan lewat kebijakan penghematan anggran yang ketat, APBN-P tahun 2012  juga sudah siap menanggung beban tambahan subsidi BBM sebesar empat sampai lima trilyun per bulan akibat penundaan  kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menkeu juga mengatakan mengenai kemungkinan penggunaan energi alternatif.
Apabila pembatalan kenaikan harga BBM bersudisi terjadi, menurut Menkeu, pemerintah akan terpaksa melakukan sejumlah penyesuaian. Di antaranya target pertumbuhan ekonomi diturunkan dari 6,7 menjadi 6,5 tahun 2012 ini. Inflasi juga diperkirakan akan sedikit mengalami peningkatan dari 6,7% menjadi 6,8%. Meski demikian, pemerintah mengaku cadangan fiskal Indonesia masih tetap kuat dengan  nilai 2,2%

Perbudakkan Buruh



Sembilan buruh yang disekap dan diperlakukan seperti budak di Sepatan, Tangerang, Banten mengaku sering diawasi oleh sejumlah pria berseragam mirip seragam kesatuan saat mereka bekerja. Keberadaan pria bersenjata api laras panjang itu membuat para buruh merasa ciut nyalinya untuk melawan.

Andi, warga Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara meloloskan diri melalui lobang selokan rumah yang dijadikan pabrik panci itu.
 Usai berhasil keluar dari kompleks, dia bersembunyi di sebuah bangunan kosong hingga menjelang malam. "Saya kemudian berjalan kaki ke Merak selama dua hari untuk kemudian menumpang sebuah truk," katanya.

Akibat penyekapan yang berlangsung selama tiga bulan itu, membuat Andi trauma. Bekas luka terbakar masih terlihat di kedua telapak tangan dan kakinya. "Luka bekas terbakar ini karena disiram cairan kimia karena saya lamban bekerja," katanya.

Dia berharap aparat keamanan mengusut tuntas dan menghukum berat cukong dan semua yang terlibat. Andi berangkat bersama sembilan rekan di desanya tiga bulan lalu. Mereka diajak oleh seorang perekrut tenaga kerja bernama Taufik asal Sumatera Selatan. 

Sembilan orang yang dipekerjakan dan tanpa diupah itu adalah Adi Putra, 23 tahun, Andi Gunawan (20), Rizal (19), Junaidi (22), dan Madjid (20). Selain itu juga ada Miswanto (20), Ervan (21), Iwan Kurniawan (19), dan Sarifudin (21), kesemuanya warga Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. 

Kasus penyekapan dan penyiksaan puluhan buruh pabrik pembuatan panc
dan kuali di Tangerang itu terungkap atas laporan Junaidi dan disusul Andi Gunawan. Keduanya berhasil melarikan diri lalu melapor ke aparat kepolisian dan pamong desa di kampung halaman mereka.

Kepolisian Daerah Lampung bekerjasama dengan Kepolisian Resor Tangerang dan Polda Metro Jaya menggerebek tempat itu pada 28 April 2013 lalu.


http://www.tempo.co/read/news/2013/05/06/058478372/Korban-Perbudakan-Buruh-Panci-Kami-Diawasi-Polisi
https://www.google.com/search?q=perbudakan+buruh&biw